Pemerintah Kembali Turunkan Harga RT-PCR Menjadi Rp 275 Ribu untuk Pulau Jawa dan Bali

- 28 Oktober 2021, 14:56 WIB
Pemerintah kembali menurunkan harga RT-PCR dari semula ditetapkan Rp 300.000 menjadi Rp 275.000 untuk pulau Jawa dan Bali.
Pemerintah kembali menurunkan harga RT-PCR dari semula ditetapkan Rp 300.000 menjadi Rp 275.000 untuk pulau Jawa dan Bali. /Twitter @KemenkesRI

MIKROFON.ID - Pemerintah kembali menurunkan harga Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dari semula ditetapkan Rp 300.000 menjadi Rp 275.000.

Dari hasil evaluasi yg dilakukan oleh pemerintah, ditetapkan batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR sebesar Rp 275.000 untuk Pulau Jawa-Bali dan Rp 300.000 untuk luar Pulau Jawa-Bali.

Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Prof. dr. Abdul Kadir,Ph.D,Sp.THT-KL(K), MARS mengatakan evaluasi yang dilakukan melalui perhitungan biaya pengambilan dan pemeriksaan RT-PCR, terdiri dari komponen-komponen jasa pelayanan/SDM, komponen reagen dan bahan habis pakai (BHP), komponen biaya administrasi, Overhead, dan komponen biaya lainnya yang disesuaikan dengan kondisi saat ini.

''Dari hasil evaluasi, kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp. 275 Ribu untuk pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp. 300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali,'' katanya dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (27/10).

Batasan tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR tersebut telah ditetapkan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK.02.02/1/3843/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan RT-PCR, dan mulai berlaku hari ini, Rabu (27/10).

Prof Kadir menekankan agar semua fasilitas pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit, Laboratorium dan Fasilitas pemeriksa lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri dapat mematuhi batasan tarif tertinggi RT-PCR tersebut.

Hasil pemeriksaan RT-PCR dengan menggunakan besaran tarif tertinggi tersebut dikeluarkan dengan durasi maksimal 124 jam dari pengambilan swab pada pemeriksaan RT-PCR.

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan Batas Tarif Tertinggi untuk Pemeriksaan RT-PCR sesuai kewenangan masing-masing.

Bilamana ada Lab yang memakai harga tidak mengikuti ketetapan pemerintah, maka akan dilakukan pembinaan melalui Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.

Halaman:

Editor: I Haris

Sumber: Kemenkes RI


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X