Amnesty International Minta Pemerintah Tinjau Ulang Pendekatan Keamanan di Papua

- 1 November 2021, 21:23 WIB
Amnesty International meminta pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang pendekatan keamanan di Papua karena dianggap tidak efektif.
Amnesty International meminta pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang pendekatan keamanan di Papua karena dianggap tidak efektif. //Ilustrasi: PIXABAY

 

MIKROFON.ID - Amnesty International (AI) meminta pemerintah Indonesia untuk meninjau ulang pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan untuk mengatasi konflik di Papua.

Tuntutan ini disampaikan terkait dengan eskalasi konflik di Intan Jaya Papua yang mengakibatkan seorang anak terluka dan satu lagi meninggal akibat tertembak.

Dalam keterangan persnya, Amnesty International juga menyebutkan bahwa tembakan yang mengakibatkan seorang anak meninggal tersebut diduga berasal dari pos militer terdekat.

Hal ini terungkap dari keterangan tujuh orang sumber kepada Amnesty International, "mereka yakin tembakan yang mengenai para korban berasal dari arah pos komando militer terdekat."

“Pihak berwenang harus melakukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, independen, transparan, dan efektif atas penembakan tersebut,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Amnesty International Usman Hamid, Senin 1 November 2021.

Usman juga menambahkan, “Siapa pun yang diduga bertanggung jawab harus diadili di pengadilan yang adil. Pihak berwenang harus memastikan akses ke keadilan dan pemulihan yang efektif bagi para korban dan keluarga mereka.”

Anak-anak terjebak dalam baku tembak

Kedua anak tersebut tertembak dalam baku tembak antara aparat keamanan Indonesia dan kelompok bersenjata pada Selasa malam, 26 Oktober 2021.

Sumber-sumber setempat mengatakan kepada Amnesty International bahwa para korban berada di rumah di daerah perumahan dekat pos Koramil di distrik Sugapa ketika baku tembak terjadi.

Pos Koramil terletak di daerah yang lebih tinggi, sedangkan rumah-rumah berjarak sekitar 200 meter di dataran yang lebih rendah.

Halaman:

Editor: I Haris

Sumber: Amnesty International


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X