Omnibus Law UU Cipta Kerja Mengancam Lingkungan, Karena Sanksi dan Denda Pengusaha Dihapuskan

- 6 Oktober 2020, 21:47 WIB
Ilustrasi kebakaran hutan. /PIXABAY/ID/Ylvers /

MIKROFON.ID - Pemberlakuan sanksi dan denda bagi pelaku usaha yang membahayakan lingkungan harus tetap diterapkan dalam Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Demikian disampaikan Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta.

Dia menyayangkan relaksasi persyaratan lingkungan yang dicabut dari UU tersebut. Oleh karena itu, Felippa meminta agar pemerintah dapat meninjau ulang persyaratan lingkungan yang dihilangkan dari UU Cipta Kerja dan akan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

"Penghapusan denda dan sanksi perlu ditinjau ulang oleh pemerintah mempertimbangkan dampak dari kerusakan lingkungan terhadap masyarakat," kata Felippa di Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2020, seperti dilansir Antara.

Baca Juga: Walhi: Pengesahan RUU Cipta Kerja Puncak Pengkhianatan Negara terhadap Rakyat

Menurut dia, dihilangkannya sanksi dan denda akan semakin meminimalisasi kehadiran pemerintah dalam upaya menjaga kelangsungan lahan. Setidaknya, ada acuan dari pemerintah yang dapat dilihat oleh para pelaku usaha untuk berhati-hati dalam mengelola lahan.

Ia meminta pemerintah dapat memastikan masuknya investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) tidak serta merta menghilangkan kewajiban para investor untuk menjaga kelangsungan lingkungan. Khususnya pada investasi sektor pertanian, karena keberadaan lahan sangat penting untuk memastikan kelangsungan sektor pertanian itu sendiri.

Felippa pun merekomendasikan beberapa hal terkait persyaratan lingkungan yang tetap perlu dipastikan oleh pemerintah dari para investor. Pertama, tetap diperlukannya kriteria untuk analisis dampak lingkungan, analisis dan manajemen risiko bagi hasil pertanian dengan rekayasa genetik, dan sistem tanggap darurat untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

Baca Juga: Faktor Ekonomi dan Sosial, Picu Mobilitas Masyarakat Meningkat di Tengah Pandemi

Selain itu, tutur dia, pemerintah tetap perlu memberlakukan adanya denda bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan teknis minimal. Pemberlakuan sanksi bagi pelaku usaha yang membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat juga tetap diperlukan.

"Kelangsungan lingkungan dan kelangsungan sektor pertanian berhubungan sangat erat. Sektor pertanian berkontribusi terhadap perubahan iklim karena adanya deforestasi, manajemen air melalui irigasi, degradasi tanah dan polusi yang disebabkan penggunaan pupuk dan pestisida yang kurang baik," ujarnya.

Halaman:

Editor: Ivan W.

Sumber: Antaranews.com


Tags

Komentar

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X